Jein asked 5 years ago
Simalungun. Tubuh Kepegawain Pendidikan serta Kursus Daerah (BKPPD) Pemkab Simalungun sampai sekarang ini belum juga menyerahkan berkas berita acara pelantikan petinggi yang disuruh Inspektorat. Hal semacam ini berkaitan masalah peletakan petinggi yang disangka tidak sah serta tidak mematuhi ketentuan, karna tidak dilantik.
Kepala Inspektorat Pemkab Simalungun, Frans N Saragih kepadam medanbisnisdaily. com, Selasa (10/4/2018), menyebutkan, berkaitan perlakuan sangkaan penyimpangan dalam peletakan petinggi eselon II, III serta IV yg tidak dilantik, usaha klarifikasi serta keinginan berkas-berkas yang diperlukan telah dikerjakan, untuk ketahui ada tidaknya pelanggaran ketentuan dan peluang kerugian negara berkaitan pembayaran tunjangan jabatan pada petinggi yg tidak dilantik itu.
“Sampai sekarang ini pihak BKPPD belum juga menyerahkan berkas yang disuruh seperti berkas pelantikan serta surat ketentuan peletakan petinggi itu apakah definitif atau masih tetap pelaksana pekerjaan, †sebut Frans.
Inspektorat, tandas Frans, begitu memerlukan berkas-berkas berkaitan pelantikan serta peletakan petinggi di beberapa Unit Kerja Piranti Daerah (SKPD) yg tidak dilantik, untuk menunjukkan ada pelanggaran ketentuan atau tidak.
Pihaknya juga memberi tengat nonton bola online saat pada BKPPD untuk menyerahkan berkas-berkas yang disuruh, hingga perlakuan berkaitan kabar berita media ada sangkaan pelanggaran ketentuan pada peletakan petinggi di beberapa SKPD tanpa ada pelantikan dapat secepat-cepatnya selesai dikerjakan.
Terlebih dulu anggota DPRD Simalungun, Makmur Damanik juga menyebutkan pihaknya juga akan memohon BKPPD memberi keterangan berkaitan peletakan petinggi tanpa ada pelantikan.
“DPRD Simalungun selekasnya lakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKPPD untuk ketahui apakah peletakan petinggi di beberapa SKPD tanpa ada pelantikan tidak mematuhi ketentuan atau tidak. Bila memanglah tidak mematuhi mesti dievaluasi apabila ada kerugian negara berkaitan pembayaran tunjangan jabatannya mesti dikembalikan, jangan pernah jadi problem hukum nanti, †kata Makmur.
Makmur juga mensupport ada audit oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan pembayaran tunjangan jabatan petinggi yg tidak dilantik untuk meyakinkan ada tidaknya kerugian negara.